Bawaslu deklarasi menolak segala bentuk politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu. (Foto: MI/Pius Erlangga)
Jakarta: Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sumaryanto menilai cuitan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief tentang dugaan mahar yang diberikan Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN patut ditelusuri.
Menurut Agus meski hingga hari ini Andi Arief tak kunjung membuat laporan terkait tudingan tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seharusnya mengambil langkah petama untuk meminta klarifikasi.
"Bawaslu harus proaktif berinisiatif meminta keterangan Andi Arief. Ini harus diklarifikasi mau tidak mau Bawaslu harus bertindak mencari," ujarnya melalui sambungan telepon dalam Bedah Editorial Media Indonesia, Selasa, 14 Agustus 2018.
Agus mengatakan dasar untuk Bawaslu memeriksa Andi Arief cukup beralasan. Bagaimana pun polemik yang muncul disampaikan oleh salah satu partai koalisi pengusung Sandi.
"Kalau dari seberang mungkin bisa dijadikan isu menjelekkan tapi kan ini dari internal," kata dia.
Agus menyebut Andi Arief bisa menjadi pintu masuk Bawaslu untuk mengusut lebih jauh dugaan politik transaksional. Paling tidak, kata dia, Arief mengetahui dengan siapa saja ia hadir saat dipanggil oleh 'tim kecil' kubu penantang.
"Siapa yang mengungkapkan dari situ ketahuan apakah ini bagian dari deal-deal menjadi cawapres atau tidak. Ini penting," ungkapnya.
Di sisi lain Agus menduga pemberian mahar politik jika benar-benar ada dilakukan saat Sandi masih menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Bawaslu bisa meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi (PPATK) untuk menelusurinya.
"Kan sudah ada pengakuan ke publik, Bawaslu harusnya inisiatif. Tidak ada klarifikasi bukan hanya memperburuk citra Bawaslu, jadi efek negatif bagi calon. Misalnya Prabowo yang saat itu disebut minta mahar," jelas dia.
(MEL)
No comments:
Post a Comment